Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 161-180 of 1669
-
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO.15TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
(2024-05-31)Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(2024-05-31)Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah pertanggungjawaban ... -
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARTU KREDIT MACET DI INDUSTRI PERBANKAN
(2024-05-31)Dunia Perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, dimana hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga keuangan seperti bank. Kartu kredit merupakan salah satu ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU KERICUHAN DI INDONESIA
(2024-05-31)Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 276/PID.SUS/2023/PN.DUM
(2024-05-31)Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara sistematis dan terorganisir dari dalam maupun luar negeri. Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang ... -
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
(2024-05-31)Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarakan hukum (rechsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. ... -
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR: B-1113/F/FD.1/05/2010TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-05-31)Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu prosedur penting untuk memulihkan kerugian. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian relatif kecil dalam Sejampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 perlu ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI JALUR AJUDIKASI MAUPUN JALUR LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(2024-05-31)Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum dan bukan merupakan negara yang berdasarkan pada suatu kekuasaan semata. Pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutor dalam menjalankan sistem dan tata kelola ... -
TINJAUAN YURIDIS KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(2024-05-31)Indonesia adalah negara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3. Penyelenggara pemerintahan berperan penting dalam menentukan tata kelola negara yang baik untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
(2024-05-31)Perkembangan teknologi sangat pesat dan membawa kemajuan dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan adalah kegiatan ekonomi, termasuk e-commerce. Munculnya e-commerce membutuhkan sistem pembayaran ... -
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA : TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA HAM DI INDONESIA
(2024-05-31)Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM UU NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DALAM ERA TEKNOLOGI INFORMASI
(2024-05-31)Perlindungan data pribadi merupakan elemen penting dalam era digital yang terus berkembang. Kepentingan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mencakup sejumlah dimensi yang memiliki relevansi yang substansial bagi individu ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK SERVITUUT BAGI PENGHUNI RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(2024-05-31)Keberadaan rumah susun pada perkotaan di Indonesia menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi permasalahan kependudukan. Hal ini karena rumah susun secara efektif dapat memanfaatkan lahan yang terbatas sebagai tempat ... -
PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PUPUK TERHADAP PERUSAHAAN DAERAH
(2024-05-31)Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang sangat bermanfaat dalam membantu para petani untuk mendukung produktivitas pertanian. Namun dalam kenyataannya sering terjadi permasalahan pembayaran (tunggakan), sehingga ... -
UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGUSAHA UMKM MEMBUAT MEREK PRODUKSI TERSENDIRI DAN MELAKUKAN PENDAFTARAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
(2024-05-31)Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya banyak produsen yang memproduksi beranekaragaman barang/kebutuhan hidup ... -
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DIPERNIAGAKAN
(2024-05-31)Memperniagakan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus Memperniagakan satwa liar secara ilegal yang dilindungi ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(2024-05-31)Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam mengungkap suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA INVESTASI ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 1999, UU NO. 25 TAHUN 2007, DAN UU NO. 3 TAHUN 2020
(2024-05-29)Indonesia memiliki potensi sumber daya geologi yang beragam termasuk sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Pertambangan merupakan kewenangan negara dan diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3. ... -
ANALISIS YURIDIS MONOPOLI PERDAGANGAN TERHADAP UMKM KONVENSIONAL OLEH E-COMMERCE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)
(2024-05-29)Persaingan bidang usaha di Indonesia sudah terjadi sejak pasar berjalan. Kekuatan ekonomi pasar mengalami kondisi yang tidak stabil akibat terjadinya sistem monopoli perdagangan. Perkembangan industri sektor ekonomi digital ... -
PENGATURAN PIDANA TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS ( NOODWEER EXCESS ) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DIRI
(2024-05-29)Pembegalan adalah sebuah aksi merampas barang dan atau kendaaraan korban ditengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. aksi pembegalan ini pada dasarnya merupakan aksi perampokan atau pencurian yang seringkali diikuti ...