Ilmu Hukum
Browse by
Recent Submissions
-
Analysis of Legal Protection against Buyers of Leasing Objects (Study of Law Number42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees)
(2025-06)The purpose of this study is to examine legal protection for buyers of leasing goods that are still subject to a fiduciary promise under Law Number 42 of 1999. In practice, buyers often do not know that the ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HAK ASUH ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(2025-06)Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban orang tua, terutama terkait hak asuh anak. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca ... -
LEGAL RESPONSIBILITY OF HOSPITALS FOR DOCTORS' MISDIAGNOSIS OF PATIENT'S DISEASE BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH
(2025-06)A doctor's misdiagnosis can cause harm to the patient. Hospitals as health service institutions have legal responsibility for doctors' misdiagnoses. This study aims to analyze the legal responsibility of hospitals for ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK USAHA RENTAL MOBIL YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT MOBIL YANG DISEWAKAN HILANG BERDASARKAN KUHPERDATA
(2025-06)Perjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, salah satunya yaitu kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN CACAT FORMIL AKTA PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
(2025-06)Notaris berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(UUJN). Notaris dalam membuat akta ... -
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA SERTIFIKAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA (UUPA)
(2025-06)Tanah adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas agraris. Namun, kepemilikan tanah adat tanpa sertifikat sering kali menimbulkan permasalahan hukum terkait legalitas dan ... -
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA SERTIFIKAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA (UUPA)
(2025-06)Tanah adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas agraris. Namun, kepemilikan tanah adat tanpa sertifikat sering kali menimbulkan permasalahan hukum terkait legalitas dan ... -
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH ULAYAT DI POKKALAN DESA SIJAMBUR PARDOMUAN AJIBATA
(2025-06)Tanah ulayat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk di Pokkalan, Desa Sijambur Pardomuan Ajibata. Namun, sengketa kepemilikan tanah ulayat sering terjadi akibat tumpang tindih klaim antara ... -
Legal Protection for Gojek Drivers Who Experience Work Accidents Based on Law Number 24 of 2011 Concerning the Social Security Administration Agency
(2025-06)Gojek drivers who experience work accidents, based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS). As workers who work in the online transportation Accepted: Gojek drivers often face the ... -
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PROSES ARBITRASE DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK: STUDI PUTUSAN No 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn.
(2025-06)Penelitian ini berfokus pada studi Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, antara konsumen Andreas Situngkir dengan PT Deltamas Surya Indah Mulia dan PT Toyota Astra Motor. Konsumen mengajukan pengaduan ke BPSK atas ... -
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN DAN KEPATUHAN HUKUM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN)
(2025-06)Disiplin dan kepatuhan hukum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan militer, yang menjadi landasan untuk menciptakan kekuatan dan keharmonisan dalam suatu angkatan bersenjata. Namun, narapidana militer sering kali ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(2025-06)Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menegakkan haknya secara langsung tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Dalam konteks tindak pidana pencurian, tindakan ini ... -
ANALISIS YURIDIS PERBUATAAN NOODWEER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(2025-06)Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN
(2025-06)Perlindungan anak adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa ancaman ... -
Juridical Analysis of The Crime of Theft Committed Jointly by Members of The TNI
(2025-06)The criminal act of livestock theft causes material losses and impacts the social and economic lives of farmers. Livestock theft is driven by environmental factors, lack of legal awareness, economic conditions, opportunities, ... -
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU
(2025-06)Uang merupakan alat yang esensial dalam kehidupan manusia, digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kesejahteraan. Keberadaannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi modern, dimana semua ... -
Comply With The Law and Deal With Fake Bank Encounters To Improve Banking Security
(2025-06)These studies aim to determine which rules apply to the criminal act of currency counterfeiting. According to this perspective, a unique regulation governing the flow and counterfeiting of rupee currency is necessary for ... -
Military Legal Responsibility for Members of the Indonesian Army Who Commit Dispersion
(2025-06)This research is normative, based on legal norms in society. Data is obtained from literature, This legislation, and Military Court decisions. The is an open-access article distributed analysis is conducted descriptively ... -
Legal Analysis Of The Handling Of M-Bangking Electronic Evidence In Bribery Cases In The Digital Era
(2025-06)Evidence in cybercrime cases can be easily erased or eliminated, and there are challenges in detecting crimes that occur in the banking sector that utilizes computer technology. This difficulty arises due to the lack of ... -
Punishment Of The Perpetrator Of Participation (Deelneming) In The Crime Of Maltreatment Of A Child
(2025-06)Participation (deelneming) is a concept that includes various forms of participation from individuals or groups, both in mental and physical aspects, who are involved in carrying out certain actions that lead to the ...
RSS 1.0