Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 181-200 of 1885
-
AKIBAT HUKUM PENGUASAAN OBJEK WASIAT SECARA SEPIHAK OLEH SATU ORANG AHLI WARIS
(2025-05)Pada dasarnya wasiat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menentukan tentang bagaimana harta warisannya akan dibagikan setelah ia meninggal dunia. Namun dalam ruanglingkup pelaksanaannya, tidak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2025-05)Perlindungan hukum bagi pekerja anak merupakan isu penting dalam pekerja anak yang bekerja di perusahaan. Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang mengatur memberikan perubahan signifikan terhadap regulasi ketenagakerjaan ... -
JURDICAL REVIEW OF DEFAULTS IN DEBT AND RECEIVABLE AGREEMENTS
(2025-05)Breach of contract is an act that harms the other party in various types of agreements, including loan agreements, leading to both material and immaterial losses for the agreed party. Therefore, this journal will examine ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PENGUASAAN SECARA TIDAK SAH OLEH PIHAK KE-3
(2025-04)Sengketa tanah merupakan permasalahan kompleks yang sering terjadi dalam hukum pertanahan di Indonesia, khususnya terkait penguasaan tanah secara tidak sah oleh pihak ketiga yang merugikan pemilik sah. Penyelesaian sengketa ... -
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KERUSAKAN BARANG YANG DIBELI KONSUMEN DARI PRODUSEN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999
(2025-05)Dalam kehidupan masyarakat modern terlebih di era globalisasi dan perdagangan bebas, konsumen kini menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian, karena setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan komsumsi. Sehingga ... -
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR ATAS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 933/PDT. G/2021/PN. MDN)
(2025-05)Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia senantiasa melakukan hubungan atau berinteraksi satu sama lain. Salah satu cara bentuk interaksi ... -
PENGUASAAN SEPIHAK AHLI WARIS ATAS TANAH OBJEK WARISAN
(2025-05)Sengketa tanah warisan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam masyarakat, terutama ketika salah satu ahli waris menguasai tanah objek warisan secara sepihak. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dari ... -
PENYELESAIAN KLAIM PEMBAYARAN ASURANSI JIWA AKIBAT TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
(2025-05)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian klaim pembayaran asuransi jiwa akibat tertanggung meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi jiwa merupakan bentuk ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG DI PHK SEBELUM BERAKHIR MASA KONTRAK BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2025-05)Dalam menjalankan operasional perusahaan secara efektif, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. Tenaga kerja ini mencakup individu maupun kelompok yang berperan sebagai pelaku pembangunan ... -
Legal Review of Settlement of Customary Land Disputes Through Mediation According to Positive Law
(2025-05)Resolving customary land disputes through mediation is a relevant approach in the context of Indonesian people who have a diversity of customs and cultures. This article aims to analyze the mediation mechanism as ... -
Legal Protection for Owners of Inherited Property in Marriage Agreements Based on Law No. 16 of 2019 About Marriage
(2025-05)This study aims to analyze the law of inherited property during marriage as well as to identify the type of legal protection provided to the owner of inherited property through a marriage agreement. This study uses a ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PENGUPAHAN DI AFDELING V KEBUN PADANG MATINGGI
(2025-05)Perlindungan hukum merupakan suatu aturan yang harus diterapkan oleh semua perusahaan ataupun pengusaha untuk melindungi para pekerjanya, perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah tertera di Undang-Undang ... -
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN PENITIPAN UANG MENURUT HUKUM PERDATA
(2025-05)Perjanjian penitipan uang merupakan hubungan hukum dalam hukum perdata yang melibatkan pihak penitip (kreditur) dan penerima titipan (debitur). Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG SAH YANG DIGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(2025-05)Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, termasuk membangun, bertani, dan mengelola sumber daya alam yang ada di atas atau di bawah permukaan ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS UPAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2025-05)Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja pada perusahaan yang memiliki hubungan hukum, hubungan hukum antara pekerja dengan pihak perusahaan disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi antara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT PERALIHAN AKUN DAN PENGGANTIAN DRIVER ONLINE LAIN BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2025-05)Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Yang Menderita Kerugian Akibat Peralihan Akun Dan Penggantian Driver Online Lain Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Semakin maraknya ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DIATASNYA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL
(2025-05)Perlindungan hukum bagi pembeli yang mengalami kerugian akibat pembatalan perjanjian jual beli tanah beserta bangunan di atasnya secara sepihak oleh penjual. Dalam hukum perdata, perjanjian jual beli memiliki kekuatan hukum ... -
PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA SIHONONGAN KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2025-05)Pemerintahan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan bahwa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.Kepala ... -
Analysis of the Position of Special Envoy of the President for the Development of Young Generation and Art Workers in Indonesia Based on Constitutional Law
(2025-05)This study aims to analyze the legal position of the Special Envoy of the President in the field of fostering young people and art workers based on the perspective of Indonesian constitutional law. The existence of the ... -
JURIDICAL ANALYSIS ON CABINET STRUCTURE CHANGES OF PRABOWO’S GOVERNMENT & THE IMPACT TO THE NEW GOVERNMENT
(2025-05)The cabinet structure is one of the important instruments in government, because it determines the pattern of executive work and the implementation of public policy, so that the formation of the cabinet is the president's ...