Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 141-160 of 1669
-
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI SECARA ONLINE PADA LAZADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-06-04)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli online pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana ... -
TINJAUAN YURIDIS PERAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM MENCEGAH DAN MENGAWASI PRAKTIK MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA MEDAN
(2024-06-04)Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin ataupun perwakilannya, melalui suatu penyelenggaraan ... -
¬PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(2024-06-04)Anak adalah sebuah pusaka atau anugerah dari Tuhan yang harus dijaga atau dirawat yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan ... -
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA UU NO.20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban produsen atas produk yang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr) Menurut UU No. 20 Tahun 2014 ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI PREMATURE
(2024-06-03)Tujuan akhir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tercapainya Perdamaian. Perdamaian pada umumnya diajukan oleh debitor untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari para kreditor yang tertuang dalam Perjanjian ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES BISNIS DALAM PENERAPAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG), ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kinerja perusahaan secara parsial dan simultan pada PTPN III Persero. Good Corporate Governance ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG DALAM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
(2024-06-03)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai ... -
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DIREKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2024-06-03)Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang umum terjadi dalam dunia bisnis, di mana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan harapan untuk memperoleh pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Namun, ... -
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
(2024-06-03)Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Korban adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan sedangkan pelaku kejahatan ... -
ANALISIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN
(2024-06-03)Skripsi ini akan membahas dan menganalisa terkait dengan Tindak Pidana melakukan Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Studi Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN. Blg dengan terdakwa Dirman Rajagukguk. Dimana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI
(2024-06-03)Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia yaitu aborsi. Berkaitan dengan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) OLEH POLRI
(2024-06-03)Tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum. Tindak pidana pencurian ... -
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER DAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER
(2024-06-03)Proses penyidikan yang diadili pada Peradilan Militer dilakukan oleh penyidik khusus yang mana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah a. atasan yang berhak menghukum b. ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-03)Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(2024-06-03)Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih bayak yang melakukan penyalahgunaan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER KEPADA PASIEN
(2024-06-03)Dunia kedokteran dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut.Dokter merupakan profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KE TIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA
(2024-06-03)Hukum acara perdata (hukum formal) merupakan serangkaian peraturan yang mencakup cara bagaimana pihak yang berperkara bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan perkaranya. Dalam perlawanan pihak ... -
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP ANAK PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2024-06-03)Perkara anak telah diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA
(2024-06-03)Hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang berlakukanya memorandum of understanding (MoU). Namun mengingat bahwa MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang ... -
NALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2024-06-03)Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, ...