Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 1884
-
ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(2025-06)Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang, memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. ... -
Application of Criminal Law in Online Gambling Case (Case Study Decision No. 02/Pid.B/2022/PnPwk)
(2025-06)This research discusses the application of criminal law in online gambling cases in Indonesia, with a focus on decision No. 02/Pid.B/2022/PnPwk. The development of information technology has led to the emergence of cybercrime, ... -
Criminal Liability of Illegal Cigarette Smugglers in Pematangsiantar Study of Decision No. 213/Pid.B/2023/PN Pms
(2025-06)Illegal cigarette smuggling is an illegal act that results in a loss of state revenue and creates unfair economic competition. Therefore, to prevent this practice, the government has imposed an excise policy. However, in ... -
A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws
(2025-06)One of the eleven types of corruption covered by Articles 18 a and b of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is trading in influence. Since trading in influence is widespread these days, it needs proper ... -
Implementation of Corporate Social Responsibility as a Legal Mandatory in Indonesia (Case Study of PT AFC Indonesia)
(2025-06)This study examines PT AFC Indonesia and how companies should implement Corporate Social Responsibility (CSR) as a legal mandatory in Indonesia. Law No. 40 of 2007 regulates CSR as a moral responsibility. The purpose of ... -
Legal Accountability of Legal Subjects in the Criminal Act of Human Trafficking
(2025-06)Corporate human trafficking crimes represent a serious issue involving human rights violations in Indonesia and other countries. Although Indonesia has regulated this crime through Law No. 21 of 2007 on the Eradication of ... -
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF KUHAP
(2025-06)Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kejahatan baru, seperti manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, pertasan, pencurian perangkat lunak maupun perangkat keras, dan kejahatan lainnya. ... -
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(2025-06)Berkembangnya kemajuan dibidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi yang sangat pesat, sehingga dalam praktiknya muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Elektronik misalnya, ... -
Criminal Offenses Committed by Civilians Together With Members Of The Military
(2025-06)The Military Court can only deal with such cases if there is a decision by the Minister of Defense and Security,approved by the Minister of Justice,to transfer it to a military court. This decision is usually based on ... -
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERORISME
(2025-06)Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman dikalangan penduduk secara luas atau untuk mengakibatkan korban dalam jumlah besar, dengan cara merampas ... -
PERAN LEMBAGA PERMASYARATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN
(2025-06)Di Indonesia, lembaga pemasyarakatan, terutama Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Pematangsiantar, sangat penting untuk memberikan pembinaan kepada narapidana yang terlibat dalam pelanggaran narkotika. Tujuan dari pelatihan ... -
The Surabaya District Court judge's Ruling in Gregorius Ronald Tannur's Trial Resulted in His Acquittal of the Murder Charge
(2025-06)This study examines Gregorius Ronald Tannur's acquittal in a murder case (verdict number 454/Pid.B/2024/PN Sby) and whether it complies with Indonesian legal certainty and justice criteria. Examining the judge's ... -
Legal Protection Against Under Cover Buys in Exposing Narcotics Trafficking
(2025-06)The phenomenon of narcotics circulation that is increasing today requires a special investigative approach, one of which is the application of under cover buy. However, the implementation of under cover buys presents a ... -
PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM MENGATASI PERSELISIHAN TRANSAKSI E-COMMERCE
(2025-06)Seiring dengan kemajuan teknologi digital, perdagangan melalui e-commerce semakin menjadi pilihan utama. Meskipun memberikan berbagai kemudahan, transaksi secara online ini juga berpotensi menimbulkan konflik di antara ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGATASI RISIKO KERUGIAN AKIBAT TERJADI KERUSAKAN ATAS BENDA ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PER ASURANSIAN
(2025-06)Asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari insurance atau assurance yang timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu hal yang belum pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR TERHADAP PEMILIK PROYEK AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017
(2025-06)Tanggung jawab hukum kontraktor terhadap pemilik proyek akibat wanprestasi dalam kontrak jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Wanprestasi sering terjadi akibat keterlambatan ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DI BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN ANTARA KONTRAKTOR DENGAN DEVELOPER SECARA MEDIASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
(2025-06)Industri konstruksi berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan hubungan hukum antara kontraktor dan developer diatur melalui perjanjian kerja sama. Namun, wanprestasi sering terjadi, menghambat ... -
Juridical Analysis of the Enactment of a Minimum Limit of 30% Representation of Female Legislative Candidates in Article 8 (2) of KPU Regulation Number 10 of 2023 in the Perspective of the Election Law
(2025-05)This research analyzes the compatibility of Article 8 paragraph (2) of KPU Regulation No. 10 of 2023 with Election Law No. 7 of 2017 regarding women's representation in Indonesian politics. PKPU Article 8 paragraph (2) of ... -
PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
(2025-05)Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia, yang secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini ...