Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 81-100 of 1669
-
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (Vrijspraak) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-12)Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) perubahan ke-4. Didalam Hukum diatur mengenai ... -
ANALISIS HUKUM DAMPAK POSITIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN
(2024-06-12)Tujuan pemidanaan telah bergeser dari teori pembalasan (retributif) menuju keadilan berbasis pemulihan (keadilan restoratif). Keadilan restoratif adalah tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban tindak ... -
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012
(2024-06-10)Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DENGAN SENGAJA MERUSAK LAMBANG NEGARA
(2024-06-10)Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan konstitusi menegaskan korelasi yang kuat antara kedaulatan rakyat dan sistem demokratis. Prinsip negara hukum, yang mencakup rechtsstaat dan the rule of law, memberikan perlindungan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI DATA PRIBADI DARI KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(2024-06-10)Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya ... -
ANALISIS TERHADAP VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN
(2024-06-10)Salah satu cara untuk mencapai kebenaran materiil dalam setiap kasus pidana adalah dengan mengoptimalkan penggunaan alat bukti. Salah satu tindak pidana yang sulit dibuktikan adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBARLUASKAN FOTO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(2024-06-10)Tindak pidana pornografi merupakan salah satu dari berkembangnya aktifitas kriminal yang berkembang pesat yang disebabkan adanya perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI UNTUK DINIKMATI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(2024-06-10)Kontroversi mengenai dampak pornografi bagi masyarakat serta status hukumnya masih menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Pada dasarnya perdebatan ini merupakan perdebatan mengenai apakah pornografi harus dikategorikan ... -
KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-06-10)Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK
(2024-06-10)Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian,penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, ... -
ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(2024-06-10)Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU No.1 Tahun 2023. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri ... -
TINJAUAN YURIDIS JUSTICE COLLABORATOR DALAM MEMBANTU MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-07)Penelitian ini membahas tinjauan yuridis tentang keberadaan saksi sebagai justice collaborator atas tindak pidana korupsi dan kualifikasi menjadi seorang Justice Collaborator. Untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERMUATAN PENISTAAN AGAMA YANG DAPAT DIAKSES SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT DALAM JEJARING MEDIA SOSIAL
(2024-06-07)Kehadiran media sosial membuat berbagai kemudahan khususnya dalam proses interaksi antar masyarakat. Informasi yang diperoleh semakin cepat dapat diakses di media sosial. Kemudahan ini kemudian menimbulkan dampak negatif. ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
(2024-06-07)Penerimaan Calon Praja IPDN seperti sekarang ini tentunya tidak sedikit para pemuda yang menginginkan sebagai IPDN inilah yang membuat sebagian dari Calon Praja IPDN menempuh berbagai cara untuk dapat lolos menjadi IPDN. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2024-06-07)Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas ... -
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM MASA KAMPANYE MELAKUKAN PENYUAPAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
(2024-06-07)Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ... -
UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA (Noodweer) PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(2024-06-07)Kejahatan terhadap tubuh diatur dalam Bab XXII sakit, luka atau penderitaan pada korban.Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Membebaskan Pelaku Penganiayaan Berat dari ... -
URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)
(2024-06-07)Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(2024-06-07)Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian ... -
PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
(2024-06-07)Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat ...