Hukum: Recent submissions
Now showing items 161-180 of 1854
-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PENGUPAHAN DI AFDELING V KEBUN PADANG MATINGGI
(2025-05)Perlindungan hukum merupakan suatu aturan yang harus diterapkan oleh semua perusahaan ataupun pengusaha untuk melindungi para pekerjanya, perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah tertera di Undang-Undang ... -
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN PENITIPAN UANG MENURUT HUKUM PERDATA
(2025-05)Perjanjian penitipan uang merupakan hubungan hukum dalam hukum perdata yang melibatkan pihak penitip (kreditur) dan penerima titipan (debitur). Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG SAH YANG DIGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(2025-05)Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, termasuk membangun, bertani, dan mengelola sumber daya alam yang ada di atas atau di bawah permukaan ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS UPAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2025-05)Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja pada perusahaan yang memiliki hubungan hukum, hubungan hukum antara pekerja dengan pihak perusahaan disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi antara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT PERALIHAN AKUN DAN PENGGANTIAN DRIVER ONLINE LAIN BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2025-05)Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Yang Menderita Kerugian Akibat Peralihan Akun Dan Penggantian Driver Online Lain Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Semakin maraknya ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DIATASNYA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL
(2025-05)Perlindungan hukum bagi pembeli yang mengalami kerugian akibat pembatalan perjanjian jual beli tanah beserta bangunan di atasnya secara sepihak oleh penjual. Dalam hukum perdata, perjanjian jual beli memiliki kekuatan hukum ... -
PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA SIHONONGAN KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2025-05)Pemerintahan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan bahwa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.Kepala ... -
Analysis of the Position of Special Envoy of the President for the Development of Young Generation and Art Workers in Indonesia Based on Constitutional Law
(2025-05)This study aims to analyze the legal position of the Special Envoy of the President in the field of fostering young people and art workers based on the perspective of Indonesian constitutional law. The existence of the ... -
JURIDICAL ANALYSIS ON CABINET STRUCTURE CHANGES OF PRABOWO’S GOVERNMENT & THE IMPACT TO THE NEW GOVERNMENT
(2025-05)The cabinet structure is one of the important instruments in government, because it determines the pattern of executive work and the implementation of public policy, so that the formation of the cabinet is the president's ... -
Juridical Analysis of the Appointment of Acting Officials in the Simultaneous Regional Elections in 2024 and It’s Implications for the Principles of Democracy in Indonesia
(2025-05)This study analyzes juridically the appointment of Acting Regional Heads in regional head elections (Pilkada) held simultaneously in 2024 and its implications for the principles of democracy in Indonesia. In the context ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DIINDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
(2025-05)Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat diatas maka diawali dengan pengertian hukumtata Negara terlebih dahulu. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara Hukum Tata Negara yang mengatur ... -
ANALISIS YURIDIS PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK INFRASTUKTUR DESA
(2025-05)Transparansi dan akuntabilitas yang di maksud jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan ... -
ANALISIS YURIDIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN DALAM PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PILKADA SERENTAK 2024
(2025-05)Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, praktik politik uang (money politics) seringkali menjadi masalah yang mengancam keadilan dan ... -
PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PARSORMINAN I KECAMATAN PANGARIBUAN TAPANULI UTARA
(2025-05)Pemilihan Kepala Desa merupakan proses Penting dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa, Perkembangan Hukum Tentang Pemilihan Kepala Desa di Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Telah ... -
Analysis of Criminalization of Children Who Commit the Crime of Narcotics Trafficking
(2025-05)This consider analyzes the criminalization of children who commit the wrongdoing of opiates trafficking, as committed by children could be a genuine issue that requires extraordinary taking care of since children are the ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN PIHAK DEBITUR SEBAGAI PEMILIK JAMINAN
(2025-05)Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Proses ini memberikan ... -
Legal analysis of the prevention of money laundering
(2025-05)The crime of money laundering has a serious impact on the national economy because it is closely related to the level of trus t in a country's policies, both domestically and internationally. The modus operandi of money ... -
AKIBAT HUKUM KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PADA PEREMPUAN
(2025-05)Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pemerintahan desa. Penelitian ini menganalisis akibat hukum tindak pidana ... -
Discussio Criminal Offense of Fraud Committed By Members of The Indonesian National Army (TNI)
(2025-05)The crime of fraud committed by members of the Indonesian National Army (TNI) can damage the integrity and image of the military institution. This study aims to analyze the settlement mechanism of criminal fraud cases by ... -
TINDAK PIDANA PENGALIHAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024
(2025-05)Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Tindak pidana pengalihan suara pada pemilihan umum merupakan tindakan kecurangan dalam merekayasa hasil perolehan suara pada pemilihan umum secara tidak jujur untuk memperoleh ...