Hukum: Recent submissions
Now showing items 181-200 of 1854
-
Criminal Liability of Online Gamblers on the Invincible Elephant Platform Study of Decision No. 1681/Pid.Sus/2024/PN MDN
(2025-05)Gambling, traditionally viewed as a crime, has evolved with the internet, leading to significant social issues, including addiction and financial distress among participants. This research addresses the growing concern of ... -
LAW ENFORCEMENT AGAINST BANK ACCOUNT BREACH BY HACKERS IN PERSPECTIVE OF LEGAL LAW
(2025-05)The development of information and communication technology has changed the landscape of the financial industry, particularly in digital banking. Despite offering convenience to customers through services such as internet ... -
Implementation of Absentia Trials in Corruption Cases
(2025-05)The settlement of a case should present the defendant in court, but in In Absentia trials, especially regarding corruption cases, can be carried out even without the presence of the defendant. This study aims to find out ... -
PEMIDANAAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) YANG MENYALAHGUNAKAN JABATAN UNTUK MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2025-05)Kasus korupsi menjadi salah satu permasalahan yang sering diperbincangkan di masyarakat dan masih menjadi tantangan besar untuk diberantas di Indonesia. Saat ini, korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang memiliki ... -
Legal Protection for Children as Victims and Perpetrators of Criminal Acts in the Context of Human Rights
(2025-05)This research highlights critical contributions to understanding the protection of children's rights as both perpetrators and victims of criminal offenses in Indonesia, despite the presence of supportive regulations such ... -
PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENJUALAN ONLINE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
(2024-11-18)Internet kini berfungsi sebagai media elektronik yang sangat bermanfaat dalam berbagai aktivitas, seperti pencarian informasi, akses data dan berita, pengiriman pesan melalui email, interaksi sosial melalui media sosial, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG VIKTIMOLOGI
(2024-11-13)Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di indonesia anak memiliki ... -
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(2024-11-13)Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama, hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau ... -
PENEGAKAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KOTA MEDAN DENGAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
(2024-11-13)Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah Electronic Traffic Law Enforcement adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan suatu inovasi baru terobosan revolusioner di mana sangat ... -
ANALISIS SISTEM KETATANEGARAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2024-11-13)Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara ... -
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAPANULI SELATAN MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI
(2024-11-13)Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan internal suatu daerah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu komponen peningkatan PAD yang cukup berpengaruh ... -
ANALISIS YURIDIS SISTEM KEADILAN PEMILU SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022
(2024-11-13)Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10/POJK.05/2022
(2024-11-13)Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Pada Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/Pojk.05/2022 masih muncul permasalahan sehingga perlu danya peraturan perundang-undangan ... -
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK DI PEKERJAKAN DI LUAR NEGERI
(2024-11-13)Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat danmerupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat didunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA
(2024-11-13)Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di indonesia anak memiliki ... -
PERANAN SAKSI DALAM MEMPENGARUHI HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA UMUM
(2024-11-13)Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
(2024-11-12)Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Permasalahan peneltiian adalah bagaimanakah peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP BENDERA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
(2024-11-12)Bendera negara merupakan simbol negara yang wajib dihormati setiap warga negara termasuk negara Indonesia. Semboyan atau simbol Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Dasar Negara Republik ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(2024-11-09)Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(2024-11-12)Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. ...