Hukum: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 1854
-
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MENEMPATKAN DAN MEMBIARKAN ANAK DALAM SITUASI PENELANTARAN
(2024-11-12)Penelantaran anak adalah tindakan yang di lakukan oleh orang tua ,wali ataupun keluarga dengan melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang tidak memberikan sandang,pangan dan papan.Dalam Pasal 76B JO Pasal 77B UU Nomor ... -
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-11-12)Penganiayaan merupakan Tindakan yang melawan hukum, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka bahkan dapat mengakibatka cacat dan kematian. Tindakan penganiayaan menjadi salah ... -
TINJAUAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) TERKAIT SISTEM KEUANGAN MODERN
(2024-11-12)Pencucian uang dalam istilah umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI
(2024-11-12)Tindak Pidana Desersi merupakan perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dari seorang militer. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA PALSU
(2024-11-11)Penipuan dengan modus lowongan kerja palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi, di mana pelaku memanfaatkan tawaran pekerjaan fiktif untuk mengelabui calon korban dan memperoleh keuntungan finansial ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAHTERHADAP ANAK TIRI
(2024-11-11)Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanskipidana terhadap tindak pidana pemerkosaan ... -
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
(2024-11-11)Surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. Pada pasal 263 KUHP menyatakan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(2024-11-11)Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN PELAKU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(2024-11-11)Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Adapun yang ... -
ANALISIS YURIDIS KARENA KEALPAAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL
(2024-11-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena ... -
PERLINDUNG AN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Study Kasus No 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)
(2024-10)Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemerintah dalam upayanya menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anaj No, 35 Tahun 2024, sedangkan anak menjadi korban kekerasan seksual. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
(2024-11-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan berdasarkan undang-undang no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK NASABAH MENURUT HUKUM PERDATA
(2024-11-07)Pegadaian adalah merupakan sarana pendanaan alternative yangmemberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanyapenyerahan benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai benda jaminan gadai dari nasabah ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DI LAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-11-07)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan bangkrut terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Tindakan hukum ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JAMINAN KECELAKAAN KERJA
(2024-11-07)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan tindakan hukum yang dapat dilakukan ... -
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(2024-11-07)Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap debitur yang Wanprestasi dalam Perjnajian Kredir berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023
(2024-11-07)Perbedaan yang sangat tajam terhadap hak yang diterima antara pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka peluang kepada pekerja/buruh yang ... -
Proses Self-Declare untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK sesuai UU No. 33/2014 tetang Jaminan Produk Halal dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja
(2024-10)Pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan undang-undang No.33/2014 yang pada pasal 4 menyebutkan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)
(2024-10)Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA (INFORMAL) DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja (Informal) disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan Untuk mengetahui bagaimana tindakan ...