Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 441-460 of 1854
-
ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2024-01-18)Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kompleks sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melindungi hak asasi manusia warga negara dari tindakan ... -
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAYAK LAUT MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG
(2024-01-18)Dalam negara kepulauan terutama di Indonesia transportasi laut merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kebutuhan dari kebutuhan utama sampai dengan kebutuhan pelengkap atau penunjang, Pentingnya peran transportasi laut ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKENING BANK UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUAL BELI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-18)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU)
(2024-01-18)Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu ... -
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGAWASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SEDANG MENJALANI REHABILITASI
(2024-01-18)Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini mengakibatkan berbagai penyimpangan, salah satunya yang menjadi perhatian serius di negara Indonesia saat ini yakni penyalahgunaan narkotika yang ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN SWASTA
(2024-01-18)Dalam sektor perkebunan bentuk permasalahan atau konflik yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kekayaan, dimana kejahatan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan kegiatan membeli, ... -
Analisis Hukum Putusan Praperadilan Yang Menghentikan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(2024-01-18)Praperadilan adalah salah satu dari wewenang yang ada pada Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI RAMPASAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2024-01-18)Penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum bukan untuk keperluan pengobatan tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh daripada kandungan obat-obatan ... -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI SEHINGGA TIDAK MENGALAMI PENYUSUTAN NILAI
(2024-01-18)Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan ... -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI HASIL KORUPSI SEHINGGA TIDAK MENGALAMI PENYUSUTAN NILAI
(2024-01-18)Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN PERORANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT
(2024-01-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang ketentuan hukum dalam menentukan kedudukan dan tanggung jawab penjamin perorangan yang dinyatakan pailit terhadap Putusan No.6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NI ... -
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT ANTARA PETANI SAWIT DENGAN TOKE SAWIT DI DESA PULO PAKKAT, KECAMATAN SUKA BANGUN, TAPANULI TENGAH
(2024-01-18)Asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar dalam hukum, perjanjian dalam mewujudkan keadilan. Penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit agar keseimbangan hak dan ... -
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN
(2024-01-18)Pada saat ini kebutuhan Manusia sangat beranekaragam dan relatif tinggi, kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok menjadi suatu masalah yang timbul, hal ini terjadi karena mahalnya harga tanah dan material bangunan. ... -
TINJAUAN YURIDIS ATURAN MENGENAI PENSIUNAN SUKARELA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV PULAU RAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003
(2024-01-18)Di dalam dunia kerja yang memiliki sebuah perjanjian kerja seorang karyawan tidak akan lepas dari yang namanya pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ... -
ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENGENAI TERJADINYA PENARIKAN OBJEK JAMINAN
(2024-01-18)Perusahaan pembiayaan melakukan penarikan objek jaminan disebabkan oleh kelalaian dari debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang diberikan sebelum menerima fasilitas pembiayaan. ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MONOPOLI FREIGHT FORWARDING EKSPOR BENIH BENING LOBSTER
(2024-01-18)Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KURATOR TERHADAP ASET DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN SKMA NOMOR 109 TAHUN 2020
(2024-01-18)Insolven adalah keadaan tidak mampu membayar, ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu ... -
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ... -
PERAN DAN WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011
(2024-01-18)Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi ... -
PENGATURAN PELAYANAN UMUM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2024-01-18)Pada awal tahun 2020 dunia diguncang oleh coronavirus (SARS-Cov-2) yang dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan, China, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. ...