Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 381-400 of 1854
-
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SEBAGAI TINGKAT PERTAMA
(2024-05-29)Untuk merealisasikan tujuan negara dan melaksanakan cita-cita bangsa sebagaimana tercantumkan pada Pembukaan UUD RI 1945, maka harus dibentuk Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, netral, professional, serta terbebas ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS PEREKRUTAN TENAGA KERJA KELUAR WILAYAHNEGARA INDONESIA
(2024-05-29)Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian global. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia dalam bentuk perdagangan dan pemerasan untuk tujuan ekonomi atau seksual. ... -
TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM
(2024-05-29)Senjata tajam adalah barang yang berbahaya bagi perlindungan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Senjata tajam selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang digunakan ... -
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP ANAK
(2024-05-29)Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak adalah kajian secara hukum agar pelaku menerima balasan akibat tindak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(2024-05-29)Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA
(2024-05-29)Keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, UUD 1945 ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-05-28)Transaksi jual beli online telah menggeser praktik konvensional yang melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meskipun jual beli online memberikan kemudahan bagi pembeli dalam akses terhadap barang dan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL
(2024-05-28)Perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Hal ini dapat terlihat pada perkembangan segi-segi kehidupan, baik di ... -
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMEGANG HAK CIPTA LAGU TERKAIT ROYALTI DALAM PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(2024-05-28)Pemegang Hak Cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Memperdengarkan atau memutarkan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI YANG KORBAN CEDERA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(2024-05-28)Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
(2024-05-28)Transportasi adalah faktor penting dalam perkembangan setiap negara, karena merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan populasi, kemajuan masyarakat, dan industrialisasi. Dengan cara ini, pengembangan infrastruktur ... -
ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN GANTI RUGI PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SEBIDANG TANAH
(2024-05-28)Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang Iain, dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugiannya. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PHK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA
(2024-05-28)Dalam hubungan kerja sering pengusaha melakukan PHK tanpa membayar hak-hak pekerja sehingga pekerja merasa dirugikan, Karena PHK akan berakibat pekerja tidak mendapat upah lagi dan pekerja tidak dapat lagi menafkahi ... -
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PELAKU INCEST DALAM HUKUM PIDANA
(2024-05-28)Incest merupakan hubungan sedarah atau hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah yang sangat dekat, ibu dengan anak laki-laki, ayah dengan anak perempuan, atau antara sesama saudara kandung. ... -
ANALISIS YURIDIS PERATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI RITEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2024-05-28)Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cita-cita dan tujuan dari setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perluasan kegiatan bisnis dimana berujung pada terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa. ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENDANAAN USAHA MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (UU NO. 7 TAHUN 1992 & PERUBAHANNYA UU NO. 10 TAHUN 1998)
(2024-05-28)Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pendanaan bagi para pelaku usaha terutama UMKM, pendanaan ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan usaha para pelaku UMKM, mengingat kredit ini adalah kredit yang dapat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ASUSILA DENGAN CARA MENYEBARLUASKAN FOTO MELALUI MEDIA SOSIAL
(2024-01-23)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman ... -
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA
(2024-01-23)Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena seringkali melibatkan orang yang memiliki jabatan atau wewenang seperti pejabat publik atau penyelenggara Negara. Pejabat publik ini dipilih melalui pemilu dan pilkada, namun ... -
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022.
(2024-01-23)Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum, salah satu kejahatan Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mengakibatkan pergaulan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN ILEGAL FISHING DI PANTAI BARAT (STUDI DI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA SIBOLGA)
(2024-01-23)Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala ...