Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 401-420 of 1854
-
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(2024-01-23)Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri khas bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal yang artinya kejahatan awal berasal dari tindak pidana penipuan yang selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian ... -
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SELAKU PEMAKAI OBAT-OBATAN TERLARANG
(2024-01-23)Penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia masih sangat banyak terjadi. Dalam kondisi demikian, pemakai obat-obatan terlarang pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang bahaya penggunaan ... -
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN PROSTITUSI
(2024-01-23)Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang diberlakukannya ... -
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika anak apabilah dilihat secara kritis di Labuhanbatu Rantau Prapat; dan (2) upaya ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN REKENING SUATU BANK
(2024-01-23)Dalam dunia perbankan, salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan adalah kepercayaan masyarakat (nasabah). Perbankan dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan keberadaan bank yang sehat sebagai prasyarat bagi suatu ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN, KOMPOSISI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU KETERANGAN BARANG.
(2024-01-23)Subsidi pupuk merupakan salah satu jenis subsidi pemerintah yang masih dipertahankan dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional yang nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan dilakukannya ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMBUAT LAPORAN PALSU UNTUK KLAIM ASURANSI
(2024-01-23)Tindak pidana pemalsuan dalam asuransi sangat sering terjadi yang menandakan bahwa tindakan demikian sangat mudah untuk dilakukan. Penegakan hukum dalam tindak pidana yang melibatkan asuransi tidak bisa hanya merunut kepada ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
(2024-01-23)Kosmetika termasuk dalam jenis sediaan farmasi sehingga harus melewati proses perizinan sesuai dengan ketentuan untuk dapat diedarkan dan/atau diproduksi, karena izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut menjadi ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGEKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI
(2024-01-23)Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa dimasa era golabalisasi bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PERUMAHAN YANG BELUM MEMILIKI PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-01-23)Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terutama pada studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi peneliti maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis ... -
RESIKO DISALAH GUNAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH YANG TIDAK DIBALIK NAMA DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH
(2024-01-23)Di zaman yang sekarang ini banyak dari masyarakat yang sangat membutuhkan adanya tanah. Banyak juga yang menjadikan tanah ini sebagai investasi masa depan. Dikarenakan harga tanah yang setiap tahunnya naik. Investasi ... -
KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(2024-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan e-commerce ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU ATM BANK MANDIRI ATAS HILANGNYA SALDO DI REKENING
(2024-01-23)Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terutama pada studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi peneliti maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk, menganalisis ... -
ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(2024-01-22)Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah ... -
KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-22)Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, yang memiliki sebutan sebagai penegak hukum konsekuensi deberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. tidak ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM PENYIARAN MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
(2024-01-22)Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. ... -
KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-22)Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh ... -
KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASI DI INDONESIA
(2024-01-22)Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik ... -
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2024-01-18)Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan masalah serius, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan ... -
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN
(2024-01-18)Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat kedalam ranah hukum publik. Adapun ...