Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 321-340 of 1854
-
ANALISIS PROSES KEEFEKTIFAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENYELESAIKAN UTANG PERUSAHAAN
(2024-06-05)PKPU adalah waktu yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada kreditor dan debitor untuk memutuskan cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk jika diperlukan merestrukturisasi utang. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
(2024-06-05)Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan ... -
URGENSI RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH HUBUNGANNYA DENGAN ISI PERJANJIAN KREDIT PADA PERBANKAN
(2024-06-05)Tidak selamanya hubungan perkreditan antara bank dengan nasabahnya berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata, debitur bertanggungjawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI DESA SIHITE II KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2024-06-04)Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Desa Sihite II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan berupa ... -
KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2024-06-04)Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum dibidang pertanahan. Tanah makin lama,makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI SECARA ONLINE PADA LAZADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-06-04)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli online pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana ... -
TINJAUAN YURIDIS PERAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM MENCEGAH DAN MENGAWASI PRAKTIK MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA MEDAN
(2024-06-04)Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin ataupun perwakilannya, melalui suatu penyelenggaraan ... -
¬PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(2024-06-04)Anak adalah sebuah pusaka atau anugerah dari Tuhan yang harus dijaga atau dirawat yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan ... -
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA UU NO.20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban produsen atas produk yang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr) Menurut UU No. 20 Tahun 2014 ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI PREMATURE
(2024-06-03)Tujuan akhir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tercapainya Perdamaian. Perdamaian pada umumnya diajukan oleh debitor untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari para kreditor yang tertuang dalam Perjanjian ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES BISNIS DALAM PENERAPAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG), ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kinerja perusahaan secara parsial dan simultan pada PTPN III Persero. Good Corporate Governance ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG DALAM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
(2024-06-03)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai ... -
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DIREKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2024-06-03)Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang umum terjadi dalam dunia bisnis, di mana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan harapan untuk memperoleh pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Namun, ... -
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
(2024-06-03)Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Korban adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan sedangkan pelaku kejahatan ... -
ANALISIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN
(2024-06-03)Skripsi ini akan membahas dan menganalisa terkait dengan Tindak Pidana melakukan Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Studi Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN. Blg dengan terdakwa Dirman Rajagukguk. Dimana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI
(2024-06-03)Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia yaitu aborsi. Berkaitan dengan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) OLEH POLRI
(2024-06-03)Tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum. Tindak pidana pencurian ... -
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER DAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER
(2024-06-03)Proses penyidikan yang diadili pada Peradilan Militer dilakukan oleh penyidik khusus yang mana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah a. atasan yang berhak menghukum b. ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-03)Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(2024-06-03)Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih bayak yang melakukan penyalahgunaan ...