Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 1854
-
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(2024-11-01)Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, dengan fokus pada Putusan Nomor: 713/Pid.B/2021/PN. Mdn, Tanggal 27 Mei 2021. Penelitian ini ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TARUNA MILITER YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-11-01)Penganiayaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh seseorang bahakan menimbulkan kematian. Tujuan dari ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(2024-11-01)Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin beragam, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah (1) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DI PENGADILAN ATAS PERKARA JUAL BELI TANAH
(2024-11-01)Tanah memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia karena tanah memenuhi kebutuhan dasar manusia dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tempat tinggal dan sumber pendapatan. Dalam konteks ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG SAH YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN
(2024-10-01)Tanah merupakan sesuatu yang diberikan kepada dan dimiliki oleh individu yang memiliki hak-hak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Jika tanah tersebut diberikan dan dimiliki dengan hak-hak itu, hal itu tidak akan ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. BNI PERSERO TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
(2024-11-01)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... -
ANALISIS YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI
(2024-10-01)Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Dan jika pada hari persidangan tergugat tidak ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI AKTA NOTARIIL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(2024-11-01)Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK UPAH PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(2024-10-31)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan hak upah pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan ... -
PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENATAUSAHAAN TITIPAN DOKUMEN TIM LIKUIDASI PT BPR NURUL BAROKAH (DL) BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO 20 TAHUN 2019
(2024-10-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana peran Balai Harta peninggalan dalam penatausahaan titipan dokumen Tim Likuidasi PT BPR Nurul Barokah (DL), mengetahui bagaimana faktor penghambat pelaksanaan ... -
PERAN JAKSA DALAM MENANGANI SENGKETA PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
(2024-10-31)Kejaksaan Republik Indonesia adalah organ pemerintah yang berfungsi sesuai penerapan hukum. Diluar dari menangani bidang pidana, Kejaksaan turut mengemban tanggung jawab dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagai ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA
(2024-10-31)Tanah adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi banyak orang, Karena keterbatasan tanah, sering terjadi perebutan hak atas tanah yang dapat memicu ... -
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENGUASAI SEBIDANG TANAH SECARA SEPIHAK TANPA HAK
(2024-10-31)Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang mempengaruhi tiap- tiap individu karena manusia membutuhkan tempat unbtuk menetap. Hak- hak atas tanah mempunyai peran dsangat penting bagi kehidupan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT SELAKU KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG BAGASI PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA
(2024-10-31)Transportasi merupakan alat yang digunakan untuk dapat berpindah antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Salah satu transportasi yang sering digunakan adalah maskapai penerbangan atau yang umum kita dengar sebagai pesawat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG UPAHNYA TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-10-31)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Selain itu penelitian ini ... -
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA UNDIAN BERHADIAH SECARA ELEKTRONIK ANTARA PIHAK GRAB DENGAN PEMENANG MELALUI ARBITRASE (Studi Putusan NO 23/PUU-XX/2022)
(2024-10-31)Penyelesaian sengketa undian berhadiah melalui arbitrase merupakan topik yang penting dalam konteks hukum dan penyelesaian konflik. Tinjauan yuridis ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan arbitrase dalam menyelesaikan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(2024-09-02)Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum, yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas ... -
ANALISIS YURIDIS ATAS PENYITAAN ASET DARI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(2024-06-13)Kemajuan pengetahuan dan teknologi menciptakan maraknya penipuan yang terjadi melalui jaringan internet. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Pelaku ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
(2024-06-13)Kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat serius yang sering terjadi dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat diketahui ... -
PENYELESAIAN PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS ]
(2024-06-13)Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu pelanggaran terhadap rambu- rambu lalu lintas, ...