Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 221-240 of 1854
-
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK
(2024-11-05)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Banyak faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja ... -
ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR UTANG
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan agar mengetahui akibat – akibat hukum yang dialami oleh debitur yang pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaa Kewajiban Pembayar Utang. ... -
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYETORAN SEJUMLAH UANG KE KAS NEGARA YANG PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (AFWEZIGHEID) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN
(2024-11-05)Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Balai Harta Peninggalan (BHP) ditugaskan untuk menjadi wali dari si tidak hadir dan melakukan pengelolaan harta kekayaan ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) apabila tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri tidak mendapatkan pekerjaan berdasarkan ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS KEBERSIHAN JALAN SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIAS SELATAN
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak petugas kebersihan jalan mengenai upah hari masuk kerja berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor ... -
TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP BERKURANGNYA NILAI HARTA KEPAILITAN YANG DI KELOLA DAN DI URUS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap berkurangnya nilai harta kepailitan yang dikelola dan diurus oleh kurator, kemudian mengetahui bagaimana cara penyelesaian atas berkurangnya nilai ... -
TINJAUAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA PERORANGAN TANPA MEMBERIKAN HAK PESANGON
(2024-11-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku. PHK merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran ... -
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(2024-11-05)Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(2024-11-05)Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah peristiwa sosial yang sering ditemui di berbagai kelas sosial, baik di kalangan kelompok pendapatan atas dan juga bawah. Latar belakang munculnya kekerasan dalam rumah ... -
ANALISIS KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
(2024-11-05)Pasal 81 Ayat 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ... -
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2024-11-05)Anak-anak seringkali menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur dalam undang- undang yaitu perlindungan bagi anak yang merupakan segala upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar tetap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA LAGU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(2024-11-01)Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu merupakan isu krusial dalam perkembangan industri musik yang terus bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA MEMALSUKAN BUKTI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(2024-11-01)Tindak pidana yang kerap terjadi diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Tindak Pidana Penipuan, baik dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan. Setiap penipuan melibatkan pemalsuan, baik dengan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
(2024-11-01)Perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang ini sangatlah pesat, seiring dengan berkembangnya teknologi berdampak pula dengan pola tingkah laku kejahatan terutama dalam bidang pornografi, banyak bentuk atau pola ... -
PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA.
(2024-11-01)Salah satu yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah hukuman mati. Salah satu bentuk hukuman yang paling berat yang diberikan kepada seorang terpidana adalah hukuman mati, yakni mengakhiri hidup seseorang, yang ... -
PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN KEPADA ANAK TIRINYA
(2024-11-01)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dan putusan hakim terhadap kasus pembunuhan anak oleh orang tua, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/PID.B/2020/PN Mdn. ... -
PENJATUHAN DUA PIDANA POKOK TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK
(2024-11-01)Perdagangan anak adalah sebuah pengiriman, perekrutan, penempatan atau menerima hak-hak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi menggunakan ancaman, kekerasan atau pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecuragan ... -
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA SOSIAL (JUAL BELI HANDPHONE)
(2024-11-01)Penipuan dengan modus di Media Sosial merupakan salah satu Tindak Pidana yang sering terjadi, di mana pelaku memanfaatkan Media Sosial untuk mengelabuhi korbannya agar Pelaku dapat yang di inginkan oleh Pelaku dari si ... -
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERAMA-SAMA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2024-11-01)Perbuatan tindak pidana penganiayaan dapat terjadi di kalangan masyarakat baik itu masyarakat umum atau instansi pemerintahan seperti polisi atau Tentara Negara Indonesia (TNI). Penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI FACEBOOK DALAM MEMBUKTIKAN TERJADINYA PENCEMARAN NAMA BAIK
(2024-11-01)Dalam era digital yang semakin maju, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya Facebook, semakin sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti dari Facebook dalam membuktikan ...