Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 221-240 of 1885
-
ANALISIS SISTEM KETATANEGARAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2024-11-13)Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara ... -
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAPANULI SELATAN MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI
(2024-11-13)Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan internal suatu daerah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu komponen peningkatan PAD yang cukup berpengaruh ... -
ANALISIS YURIDIS SISTEM KEADILAN PEMILU SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022
(2024-11-13)Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 10/POJK.05/2022
(2024-11-13)Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Pada Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/Pojk.05/2022 masih muncul permasalahan sehingga perlu danya peraturan perundang-undangan ... -
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK DI PEKERJAKAN DI LUAR NEGERI
(2024-11-13)Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat danmerupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat didunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA
(2024-11-13)Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di indonesia anak memiliki ... -
PERANAN SAKSI DALAM MEMPENGARUHI HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA UMUM
(2024-11-13)Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
(2024-11-12)Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Permasalahan peneltiian adalah bagaimanakah peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP BENDERA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
(2024-11-12)Bendera negara merupakan simbol negara yang wajib dihormati setiap warga negara termasuk negara Indonesia. Semboyan atau simbol Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Dasar Negara Republik ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(2024-11-09)Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(2024-11-12)Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. ... -
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MENEMPATKAN DAN MEMBIARKAN ANAK DALAM SITUASI PENELANTARAN
(2024-11-12)Penelantaran anak adalah tindakan yang di lakukan oleh orang tua ,wali ataupun keluarga dengan melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang tidak memberikan sandang,pangan dan papan.Dalam Pasal 76B JO Pasal 77B UU Nomor ... -
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2024-11-12)Penganiayaan merupakan Tindakan yang melawan hukum, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka bahkan dapat mengakibatka cacat dan kematian. Tindakan penganiayaan menjadi salah ... -
TINJAUAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) TERKAIT SISTEM KEUANGAN MODERN
(2024-11-12)Pencucian uang dalam istilah umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI
(2024-11-12)Tindak Pidana Desersi merupakan perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dari seorang militer. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA PALSU
(2024-11-11)Penipuan dengan modus lowongan kerja palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi, di mana pelaku memanfaatkan tawaran pekerjaan fiktif untuk mengelabui calon korban dan memperoleh keuntungan finansial ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAHTERHADAP ANAK TIRI
(2024-11-11)Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanskipidana terhadap tindak pidana pemerkosaan ... -
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
(2024-11-11)Surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. Pada pasal 263 KUHP menyatakan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(2024-11-11)Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN PELAKU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(2024-11-11)Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan tidak ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Adapun yang ...