Ilmu Hukum: Recent submissions
Now showing items 641-660 of 1885
-
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(2023-11-22)Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kasusu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sering disebut sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih yang merupakan kejahatan yang biasanya di ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM KASUS INVESTASI PLATFORM BINOMO
(2023-11-22)Investasi online yang semakin berkembang kini juga disalah gunakan atau dijadikan peluang untukmelakukan suatu tindak kejahatan, terutama terhadap investasi saham online yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Dalam ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN INVESTASI DI PLATFORM INVESTASI BODONG YANG MENGGUNAKAN REKENING NASABAH LAIN DAN MERUGIKAN PIHAK BNI
(2023-11-22)Berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PROMOSI JUDI ONLINEMELALUI INSTAGRAM
(2023-11-22)Instagram merupakan fitur media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto,video ataupun sarana komunikasi. pengguna yang memiliki banyak pengikut pada akun instagramnya disebut dengan selebgram. Pengguna ... -
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR WILAYAH INDONESIA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(2023-11-22)Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang telah di perolehnya sejak lahir. Hak dasar setiap manusia merupakan aspek penting yang harus diperhatikan pemenuhannya. Negara Indonesia ... -
ANALISIS HUKUM TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS ATAS PEMBAGIAN WARISAN YANG DITINGGALKAN PEWARIS KEPADA AHLI WARIS
(2023-11-22)Hukum waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Dalam pembagian harta ... -
ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG BIOAQUA (
(2023-11-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara meniru merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dalam putusan nomor ... -
TINJAUAN YUDIRIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGUASAAN HARTA WARISAN
(2023-11-22)Indonesia adalah negara hukum yang dimana negara tersebut berlakunya hukum yang meletakkan sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bangsa dan negara.dalam berbangsa dan bernegara masyarakat haruslah mencerminkan ... -
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK PEMINJAM TERHADAP PEMBERI PINJAMAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
(2023-11-22)Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat pada pasal 1320 KUHPer: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: Kesepakatan ... -
TINJAUAN YURIDIS PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN HARTA DEBITOR (Studi Putusan No.18/Pdt.G.S/2022/PN Yyk))
(2023-11-22)Skripsi ini membahas mengenai peranan grosse akta pengakuan hutang yang merupakan kelanjutan dari perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Grosse akta adalah salah satu salinan akta pengakuan hutang dengan ... -
ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT HUKUM PERDATA
(2023-11-22)Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi ... -
TANGGUNG JAWAB NASABAH TERHADAP BANK TABUNGAN NEGARA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2023-11-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab seorang nasabah apabila melakukan suatu perbuatan wanpretasi terhadap perjanjian kredit bank apabila seorang nasabah yang melakukan pinjaman dana atau ... -
ANALISIS HUKUM TENTANG PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR DENGAN SITA JAMINAN (Study kasus Putusan No.453/Pdt/2020/PT.Mdn )
(2023-11-22)Masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan seringkali tidak dapat tercukupi sepenuhnya, karena kondisi keuangan yang minim dibanding dengan kebutuhan hidup yang diperlukan. Oleh karenanya, pada prinsip dalam berkehidupan ... -
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI HOMOLOGASI DALAM PROSES KEPAILITAN NAMUN TIDAK DIJALANKAN OLEH DEBITOR AKIBAT COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2023-11-22)Dampak terbesar Perusahaan yang merasakan dampak dari Covid-19 ini melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Selain itu, banyak juga perusahaan yang tidak dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 MENGENAI VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PADA PASAL 173 UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(2023-11-21)Hadirnya ketetapan Pasal 173 Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum disinilah awal mula Diskriminasi ... -
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
(2023-11-21)Penelitian ini mengkaji dan menjawab bagaimana dan apa permasalahan yang terjadi didalam hubungan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa yang terjadi di desa mbal-mbal petarum, kec. Lau ... -
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA
(2023-11-21)Pemberhentian kepala daerah dapat terjadi 2 (dua) oportunitas. Pertama, ‘objektif’ dalam menyelidiki pelanggaran sumpah/janji jabatan yang dilakukan kepala daerah. Atau kedua, ‘subjektif’ dalam menggunakan kewenangannya ... -
PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTAR DESA PADANG MAHONDANG DENGAN DESA SEI PAHAM
(2023-11-21)Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas antar daerah ... -
EFEKTIVITAS FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA (STUDI DESA SIHONONGAN, KECAMATAN PARANGINAN, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
(2023-11-21)Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum ... -
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) di DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2023-11-21)Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kedudukan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berada di dalam rumpun eksekutif yang terdapat pada Undang – Undang Nomor ...