Student Papers: Recent submissions
Now showing items 761-780 of 9793
-
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DIREKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2024-06-03)Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang umum terjadi dalam dunia bisnis, di mana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan harapan untuk memperoleh pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Namun, ... -
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
(2024-06-03)Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Korban adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan sedangkan pelaku kejahatan ... -
ANALISIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN
(2024-06-03)Skripsi ini akan membahas dan menganalisa terkait dengan Tindak Pidana melakukan Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Studi Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN. Blg dengan terdakwa Dirman Rajagukguk. Dimana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI
(2024-06-03)Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia yaitu aborsi. Berkaitan dengan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) OLEH POLRI
(2024-06-03)Tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum. Tindak pidana pencurian ... -
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MILITER DAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER
(2024-06-03)Proses penyidikan yang diadili pada Peradilan Militer dilakukan oleh penyidik khusus yang mana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah a. atasan yang berhak menghukum b. ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-06-03)Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi ... -
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(2024-06-03)Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih bayak yang melakukan penyalahgunaan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER KEPADA PASIEN
(2024-06-03)Dunia kedokteran dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut.Dokter merupakan profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KE TIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA
(2024-06-03)Hukum acara perdata (hukum formal) merupakan serangkaian peraturan yang mencakup cara bagaimana pihak yang berperkara bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan perkaranya. Dalam perlawanan pihak ... -
PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP ANAK PADA TAHAP PERSIDANGAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2024-06-03)Perkara anak telah diatur khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghadirkan konsep diversi dan ... -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA
(2024-06-03)Hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang berlakukanya memorandum of understanding (MoU). Namun mengingat bahwa MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang ... -
NALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2024-06-03)Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, ... -
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO.15TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
(2024-05-31)Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui keadilan restoratif merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya. Dengan ruang lingkup didunia peradilan. Dengan berjalannya ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(2024-05-31)Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah pertanggungjawaban ... -
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARTU KREDIT MACET DI INDUSTRI PERBANKAN
(2024-05-31)Dunia Perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, dimana hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga keuangan seperti bank. Kartu kredit merupakan salah satu ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU KERICUHAN DI INDONESIA
(2024-05-31)Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 276/PID.SUS/2023/PN.DUM
(2024-05-31)Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara sistematis dan terorganisir dari dalam maupun luar negeri. Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang ... -
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
(2024-05-31)Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarakan hukum (rechsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. ... -
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR: B-1113/F/FD.1/05/2010TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-05-31)Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu prosedur penting untuk memulihkan kerugian. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian relatif kecil dalam Sejampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 perlu ...