Student Papers: Recent submissions
Now showing items 741-760 of 9793
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2024-06-05)Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Implementasinya tercermin dalam berbagai ... -
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN PATEN YANG SUDAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(2024-06-05)Hak paten merupakan salah satu dari sekian banyak jenis HAKI. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DAN BANGUNANNYA BERDASARKAN HUKUM PERDATA
(2024-06-05)Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersegi dua, hal inidikarenakan adanya hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan untuk melaksanakan prestasi, pihak yang satu ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DAN BENDA TIDAK BERGERAK
(2024-06-05)Pada dasarnya dalam perjanjian kredit dapat menimbulkan permasalahan. Seperti terjadinya wanprestasi. Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan merupakan cidera janji. Pembicaraan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin ... -
ANALISIS YURIDIS PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN TERGUGAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ATAS TANAH
(2024-06-05)Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta ... -
TANGGUNGJAWAB TERGUGAT SEBAGAI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(2024-06-05)Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap makhluk yang lainnya, dalam artian manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Untuk menjalani kehidupan akan ada interaksi manusia satu ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
(2024-06-05)Pada bagian buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan maka ada beberapa kejahatan yang sangat serius ditangani negara saat ini dan menjadi topik pembicaraan dikalangan masyarakat, yaitu berhubungan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
(2024-06-05)Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara ... -
ANALISIS PROSES KEEFEKTIFAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENYELESAIKAN UTANG PERUSAHAAN
(2024-06-05)PKPU adalah waktu yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada kreditor dan debitor untuk memutuskan cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk jika diperlukan merestrukturisasi utang. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
(2024-06-05)Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan ... -
URGENSI RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH HUBUNGANNYA DENGAN ISI PERJANJIAN KREDIT PADA PERBANKAN
(2024-06-05)Tidak selamanya hubungan perkreditan antara bank dengan nasabahnya berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata, debitur bertanggungjawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI DESA SIHITE II KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2024-06-04)Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Desa Sihite II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan berupa ... -
KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2024-06-04)Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum dibidang pertanahan. Tanah makin lama,makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI SECARA ONLINE PADA LAZADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-06-04)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi jual beli online pada Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana ... -
TINJAUAN YURIDIS PERAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM MENCEGAH DAN MENGAWASI PRAKTIK MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA MEDAN
(2024-06-04)Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin ataupun perwakilannya, melalui suatu penyelenggaraan ... -
¬PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(2024-06-04)Anak adalah sebuah pusaka atau anugerah dari Tuhan yang harus dijaga atau dirawat yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan ... -
TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA UU NO.20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban produsen atas produk yang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr) Menurut UU No. 20 Tahun 2014 ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI PREMATURE
(2024-06-03)Tujuan akhir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tercapainya Perdamaian. Perdamaian pada umumnya diajukan oleh debitor untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari para kreditor yang tertuang dalam Perjanjian ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES BISNIS DALAM PENERAPAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
(2024-06-03)Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG), ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kinerja perusahaan secara parsial dan simultan pada PTPN III Persero. Good Corporate Governance ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG DALAM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
(2024-06-03)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai ...