Hukum: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 1884
-
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
(2025-06)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini menimbulkan diskursus di masyarakat karena khawatir akan mengurangi perlindungan ... -
KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENGURUSAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(2025-06)Kemampuan idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator, karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali kurator tidak didukung ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENJUAL TERHADAP PEMBELI ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN
(2025-06)Perjanjian jual beli tanah dan bangunan memiliki posisi strategis dalam praktik hukum Indonesia karena melibatkan nilai ekonomi tinggi serta kepastian hak atas kepemilikan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi wanprestasi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA TERHADAP PEMUTUSAN SEWA RUMAH SUSUN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 Tahun 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(2025-06)Perlindungan hukum bagi penyewa rumah susun menjadi isu penting dalam hukum properti di Indonesia, terutama terkait dengan pemutusan sewa secara sepihak oleh pemilik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO. 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA
(2025-06)Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu dasar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap individu berhak atas perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka yang harus dihormati oleh negara, ... -
Analysis of Legal Protection against Buyers of Leasing Objects (Study of Law Number42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees)
(2025-06)The purpose of this study is to examine legal protection for buyers of leasing goods that are still subject to a fiduciary promise under Law Number 42 of 1999. In practice, buyers often do not know that the ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HAK ASUH ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(2025-06)Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban orang tua, terutama terkait hak asuh anak. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca ... -
LEGAL RESPONSIBILITY OF HOSPITALS FOR DOCTORS' MISDIAGNOSIS OF PATIENT'S DISEASE BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH
(2025-06)A doctor's misdiagnosis can cause harm to the patient. Hospitals as health service institutions have legal responsibility for doctors' misdiagnoses. This study aims to analyze the legal responsibility of hospitals for ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK USAHA RENTAL MOBIL YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT MOBIL YANG DISEWAKAN HILANG BERDASARKAN KUHPERDATA
(2025-06)Perjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, salah satunya yaitu kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN CACAT FORMIL AKTA PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
(2025-06)Notaris berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(UUJN). Notaris dalam membuat akta ... -
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA SERTIFIKAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA (UUPA)
(2025-06)Tanah adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas agraris. Namun, kepemilikan tanah adat tanpa sertifikat sering kali menimbulkan permasalahan hukum terkait legalitas dan ... -
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA SERTIFIKAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA (UUPA)
(2025-06)Tanah adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam komunitas agraris. Namun, kepemilikan tanah adat tanpa sertifikat sering kali menimbulkan permasalahan hukum terkait legalitas dan ... -
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH ULAYAT DI POKKALAN DESA SIJAMBUR PARDOMUAN AJIBATA
(2025-06)Tanah ulayat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk di Pokkalan, Desa Sijambur Pardomuan Ajibata. Namun, sengketa kepemilikan tanah ulayat sering terjadi akibat tumpang tindih klaim antara ... -
Legal Protection for Gojek Drivers Who Experience Work Accidents Based on Law Number 24 of 2011 Concerning the Social Security Administration Agency
(2025-06)Gojek drivers who experience work accidents, based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS). As workers who work in the online transportation Accepted: Gojek drivers often face the ... -
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PROSES ARBITRASE DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK: STUDI PUTUSAN No 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn.
(2025-06)Penelitian ini berfokus pada studi Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, antara konsumen Andreas Situngkir dengan PT Deltamas Surya Indah Mulia dan PT Toyota Astra Motor. Konsumen mengajukan pengaduan ke BPSK atas ... -
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN DAN KEPATUHAN HUKUM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER I MEDAN)
(2025-06)Disiplin dan kepatuhan hukum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan militer, yang menjadi landasan untuk menciptakan kekuatan dan keharmonisan dalam suatu angkatan bersenjata. Namun, narapidana militer sering kali ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(2025-06)Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menegakkan haknya secara langsung tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Dalam konteks tindak pidana pencurian, tindakan ini ... -
ANALISIS YURIDIS PERBUATAAN NOODWEER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(2025-06)Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN
(2025-06)Perlindungan anak adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa ancaman ...