Hukum: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 1854
-
Legal Analysis of Criminal Punishment for Perpetrators of Illegal Mining Criminal Acts Resulting in Forest Damage (Decision Number 495/Pid.Sus/2022/PN Kdi)
(2025-06)This research focuses on the analysis of forest damage due to mining activities carried out without permits, which is considered a criminal act. Apart from that, this research also discusses criminal liability and the ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2025-06)Perdagangan manusia (Human Trafficking) adalah bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia dan sering kali terjadi melalui pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Faktor utama penyebabnya antara ... -
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUAKN ANGGOTA POLRI (STUDI PUTUSAN 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)
(2025-06)Dalam lingkungan kepolisian sering terjadi masalah hukum yang melanggar hak asasi manusia. Misalnya pembunuhan berencana, ini sering terjadi karena rasa cemburu dengan sosok yang menjadi korban pembunuhan berencana biasanya ... -
ANALISIS HUKUM ASAS IN DUBIO PRO REO DITERAPKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DAN PENGANIAYAAN.
(2025-06)Dalam pemeriksaan kasus pelecehan seksual dan kasus penganiayaan, sering melibatkan berbagai faktor yang kompleks, seperti terbatasnya bukti, kurangnya saksi yang objektif dan bisa dipercaya, dan dampak psikologis yang ... -
Legal Analysis of Unlawful Acts in Corruption Crimes (Study of Decision Number 44/PID.SUS-TPK/2024/PN MDN)
(2025-06)Legal accountability in corruption crimes is a legal consequence or liability that must be borne by the perpetrators of corruption crimes due to the losses they have caused. In the context of Indonesian law, corruption ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBEDAAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERMOHONAN DENGAN OBJEK YANG SAMA
(2025-06)Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan penegak hukum seperti penangkapan dan penahanan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ... -
DOMESTIC VIOLENCE BY A HUSBAND AGAINST HIS WIFE (Case Study of Decision Number 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj)
(2025-06)Currently, women are the main victims of domestic violence throughout Indonesia. Domestic violence generally refers to acts such as verbal abuse, physical violence, coercion, and threats. Domestic violence has always been ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PADA PENERAPAN DIVERSI ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN BERSAMA-SAMA
(2025-06)Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan secara bersama-sama dengan studi kasus pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan formal ... -
Implementation of the Rights of Correctional Inmates According to Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections
(2025-06)This research analyzes the implementation of the rights of correctional inmates based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which emphasizes a humanist approach in the correctional system. This law emphasizes ... -
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Studi di : BAPAS KLAS I MEDAN
(2025-06)Diversi merupakan salah satu upaya dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan ... -
ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(2025-06)Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang, memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. ... -
Application of Criminal Law in Online Gambling Case (Case Study Decision No. 02/Pid.B/2022/PnPwk)
(2025-06)This research discusses the application of criminal law in online gambling cases in Indonesia, with a focus on decision No. 02/Pid.B/2022/PnPwk. The development of information technology has led to the emergence of cybercrime, ... -
Criminal Liability of Illegal Cigarette Smugglers in Pematangsiantar Study of Decision No. 213/Pid.B/2023/PN Pms
(2025-06)Illegal cigarette smuggling is an illegal act that results in a loss of state revenue and creates unfair economic competition. Therefore, to prevent this practice, the government has imposed an excise policy. However, in ... -
A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws
(2025-06)One of the eleven types of corruption covered by Articles 18 a and b of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is trading in influence. Since trading in influence is widespread these days, it needs proper ... -
Implementation of Corporate Social Responsibility as a Legal Mandatory in Indonesia (Case Study of PT AFC Indonesia)
(2025-06)This study examines PT AFC Indonesia and how companies should implement Corporate Social Responsibility (CSR) as a legal mandatory in Indonesia. Law No. 40 of 2007 regulates CSR as a moral responsibility. The purpose of ... -
Legal Accountability of Legal Subjects in the Criminal Act of Human Trafficking
(2025-06)Corporate human trafficking crimes represent a serious issue involving human rights violations in Indonesia and other countries. Although Indonesia has regulated this crime through Law No. 21 of 2007 on the Eradication of ... -
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF KUHAP
(2025-06)Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kejahatan baru, seperti manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, pertasan, pencurian perangkat lunak maupun perangkat keras, dan kejahatan lainnya. ... -
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(2025-06)Berkembangnya kemajuan dibidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi yang sangat pesat, sehingga dalam praktiknya muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Elektronik misalnya, ... -
Criminal Offenses Committed by Civilians Together With Members Of The Military
(2025-06)The Military Court can only deal with such cases if there is a decision by the Minister of Defense and Security,approved by the Minister of Justice,to transfer it to a military court. This decision is usually based on ... -
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERORISME
(2025-06)Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman dikalangan penduduk secara luas atau untuk mengakibatkan korban dalam jumlah besar, dengan cara merampas ...