• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin ( Studi Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2020/PN Plg )

    Thumbnail
    View/Open
    DAME SAROHA SIMATUPANG.pdf (293.9Kb)
    Date
    2022-01-14
    Author
    SIMATUPANG, DAME SAROHA
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang maupun yang belum dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut. Maraknya kepemilikan senjata api ilegal oleh berbagai kalangan cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Dalam penelitian ini dijelaskan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memiliki senjata api tanpa izin dalam putusan nomor 969/Pid.Sus/2020/PN Plg dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memiliki senjata api tanpa izin bersadarkan putusan nomor 969/Pid.Sus/2020/PN Plg Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Library research) yang artinya alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini digunakan sebuah putusan pengadilan dengan kasus pelaku memiliki senjata api tanpa izin. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Adapun Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menelaah semua bahan pertimbangan yang ada seperti barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan bahan pertimbangan lainnya. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan ketentuan pidana pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalinen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6079
    Collections
    • Ilmu Hukum [1889]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback