| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum paman/bibi sebagai wali dalam mengasub anak yang telab yatim berdasarkan bukum perdata, dengan studi kasus pada Putusan PN Masohi Nomor 2/PDT.P/2016/PN Msh. Anak yatim, sebagai individu yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, membutuhkan perlindungan hukum, pengasuhan, dan pengelolaan harta yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, wali memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis, mengkaji regulasi yang mengatur perwalian dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum paman atau bibi sebagai wali diakui secara yuridis, namun dalam praktiknya sering menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan harta anak yatim. Putusan PN Masohi
menegaskan bahwa wali bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak anak, baik dalam aspek
..
pengasuhan maupun keuangan. Kesimpulan dari penelitian' inl-menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi perwalian anak yatim, serta perlunya edukasi bagi wali mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan mekanisme pengawasan pengelolaan harta anak yatim serta kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka. | en_US |
