| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kejahatan baru, seperti manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, pertasan, pencurian perangkat lunak maupun perangkat keras, dan kejahatan lainnya. Namun, perkembangan era digital ini tidak diimbangi dengan ketentuan hukum khususnya dalam pembuktian. Kemajuan teknologi informasi bukan hanya kejahatan konvensional yang ada akan tetapi kejahatan dunia maya (Cyber Crime), sehingga muncul alat bukti elektronik. Pada penelitian ini akan membahas kekuatan jejak digital sebagai bukti petunjuk dalam membuktikan adanya suatu peristiwa pidana, , berdasarkan pada prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peruundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan masalah kekuatan jejak sebagai alat bukti petunjuk dalam membuktikan adanya suatu peristiwa pidana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jejak digital memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah bilamana dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bukan sebagai perluasan dari alat bukti dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta persyaratan hukum untuk bukti elektronik, baik persyaratan materil maupun formil telah terpenuhi jika dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. | en_US |
